Palu, 14 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan praktik pembelian pengaruh yang dapat menyasar berbagai tingkatan pejabat negara, mulai dari menteri, jenderal, hingga presiden. Pernyataan tersebut disampaikan ketika menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan kekhawatiran terhadap kekuatan ekonomi yang berusaha memengaruhi keputusan pemerintah demi mempertahankan kepentingan tertentu. Ia menegaskan bahwa jabatan publik harus dijalankan untuk melayani rakyat, bukan menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pentingnya menjaga kedaulatan negara dan memperbaiki tata kelola kekayaan nasional.
Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah lama mengamati berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya Indonesia. Menurut Presiden, kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menilai masih terdapat praktik yang menyebabkan keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam konteks tersebut, Prabowo menyinggung adanya upaya memengaruhi pejabat melalui kekuatan finansial. Ia menyatakan bahwa praktik semacam itu dapat menghambat kebijakan pemerintah apabila keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan pihak tertentu daripada kebutuhan rakyat. Presiden menekankan bahwa pembenahan sistem membutuhkan keberanian karena dapat berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang telah berlangsung lama.
Dalam sambutannya, Prabowo menggunakan pernyataan mengenai menteri, jenderal, dan presiden yang dapat dibeli untuk menggambarkan besarnya risiko penyalahgunaan pengaruh dalam penyelenggaraan negara. Pernyataan tersebut merupakan pandangan yang disampaikan Presiden dalam forum publik dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana oleh pejabat tertentu. Prabowo tidak merinci identitas individu yang dimaksud maupun mengumumkan hasil penyelidikan resmi dalam kesempatan tersebut. Meski demikian, pernyataannya menegaskan perhatian terhadap potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Persoalan tersebut menjadi penting karena kebijakan yang berkaitan dengan perizinan, pengelolaan sumber daya, dan investasi memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat.
Presiden kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Ia menyoroti pemberian berbagai fasilitas dan izin usaha, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Menurut Prabowo, pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas yang diberikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi negara dan masyarakat. Ia menyayangkan apabila keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam justru ditempatkan di luar negeri tanpa memberikan kontribusi yang sebanding terhadap pembangunan nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Presiden mendorong perbaikan sistem pengelolaan sumber daya ekonomi.
Prabowo juga mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan Indonesia terus dimanfaatkan tanpa memberikan kesejahteraan optimal bagi rakyat. Ia mengaku pernah meminta penjelasan kepada sejumlah akademisi mengenai kondisi tersebut. Presiden menilai Indonesia memiliki sumber daya mineral, hutan, dan berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan pasar internasional. Namun, potensi ekonomi tersebut harus disertai tata kelola yang mampu meningkatkan penerimaan negara, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat industri dalam negeri. Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap hubungan antara pengelolaan sumber daya alam dan pemerataan kesejahteraan. Pembenahan sistem perizinan serta pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan kekayaan nasional digunakan secara bertanggung jawab.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan gentar apabila menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Ia menyebut kemungkinan adanya upaya menggoyahkan pemerintah melalui demonstrasi maupun tindakan yang dapat menimbulkan kerusuhan. Menurut Presiden, tekanan tersebut tidak akan membuatnya meninggalkan komitmen memperbaiki sistem yang dianggap merugikan masyarakat. Ia mengingat kembali perjalanan pengabdiannya sejak menjadi prajurit TNI dan menyatakan telah terbiasa menghadapi berbagai risiko. Meski demikian, pernyataan mengenai pihak yang berusaha menggoyahkan pemerintah tetap merupakan klaim Presiden yang memerlukan pembuktian apabila dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hukum tertentu.
Presiden turut mengajak organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama untuk memperhatikan persoalan pengelolaan kekayaan nasional. Ia menyebut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat di berbagai daerah. Menurut Prabowo, para pemimpin organisasi tersebut dapat melihat secara langsung kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ia berharap keterlibatan berbagai unsur bangsa dapat membantu memperkuat pengawasan sosial serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik. Dalam pandangannya, pembangunan nasional membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
Persoalan integritas pejabat menjadi perhatian penting karena keputusan pemerintah dapat memengaruhi pengelolaan anggaran, pemberian izin, serta distribusi manfaat ekonomi. Praktik suap dan konflik kepentingan berpotensi mengurangi kualitas kebijakan apabila keputusan publik dipengaruhi keuntungan pribadi. Karena itu, upaya pencegahan korupsi membutuhkan sistem pengawasan yang transparan, pemeriksaan terhadap potensi benturan kepentingan, dan penegakan hukum yang konsisten. Pernyataan Presiden mengenai kemungkinan pembelian pengaruh terhadap pejabat juga perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat bukti pelanggaran. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap dugaan diperiksa secara objektif tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Pernyataan Prabowo dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap risiko korupsi, penyalahgunaan pengaruh, dan pengelolaan kekayaan alam. Presiden menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan kekuasaan, sekalipun pemerintah menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Namun, pernyataan mengenai pejabat yang dapat dibeli tidak dapat langsung dipahami sebagai bukti bahwa individu tertentu telah melakukan tindak pidana. Pembuktian tetap membutuhkan proses hukum dan informasi yang dapat diverifikasi. Melalui pembenahan tata kelola serta pengawasan yang kuat, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan negara dan memastikan pemanfaatan kekayaan Indonesia memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.