Jakarta, 26 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memulihkan dokumen administrasi kependudukan milik warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Hingga Selasa, 25 Agustus 2026 pukul 22.30 WITA, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telah berhasil diterbitkan ulang melalui layanan jemput bola di sejumlah wilayah terdampak. Pelayanan tersebut dilakukan untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta pencatatan sipil akibat bencana. Pemerintah memastikan layanan penggantian dokumen bagi masyarakat terdampak dilakukan secara cepat dan gratis. Upaya tersebut menjadi bagian dari pemulihan layanan publik setelah gempa besar mengguncang kawasan Pulau Flores.
Layanan jemput bola tersebut mulai diterjunkan secara langsung sejak 24 Agustus 2026 dengan melibatkan Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT dari Ditjen Dukcapil. Tim tersebut bekerja bersama Dinas Dukcapil di daerah untuk menjangkau masyarakat yang berada di lokasi terdampak dan pengungsian. Enam tim pelayanan disebar ke tujuh kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Penempatan petugas di sejumlah wilayah tersebut dilakukan agar warga tidak harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor pelayanan administrasi kependudukan. Sistem pelayanan langsung di lapangan juga memungkinkan proses penerbitan dokumen dilakukan lebih cepat sesuai kondisi darurat yang dihadapi masyarakat.
Kebutuhan untuk memulihkan dokumen kependudukan menjadi semakin penting karena gempa menyebabkan banyak warga harus meninggalkan rumah dan tinggal sementara di lokasi pengungsian. Dalam situasi tersebut, dokumen identitas memiliki fungsi penting untuk mengakses berbagai layanan dasar, bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan administrasi lainnya. Kehilangan KTP elektronik atau kartu keluarga dapat menjadi kendala tambahan bagi masyarakat yang sedang berusaha memulihkan kehidupan setelah bencana. Karena itu, pemerintah menempatkan pemulihan administrasi kependudukan sebagai salah satu bagian dari proses penanganan pascabencana. Pelayanan tidak hanya diarahkan kepada warga yang dokumennya hilang, tetapi juga mereka yang mengalami kerusakan dokumen akibat guncangan maupun kondisi tempat tinggal yang terdampak.
Untuk mendukung pelayanan di lapangan, Ditjen Dukcapil membawa sejumlah perangkat teknis yang memungkinkan petugas bekerja di lokasi dengan fasilitas terbatas. Peralatan tersebut mencakup perangkat rekam KTP elektronik portabel atau mobile enrollment, blangko KTP-el, serta perangkat pendukung pencetakan dokumen. Pemerintah juga menyiapkan jaringan komunikasi satelit Starlink untuk membantu pelayanan di wilayah yang mengalami kendala konektivitas. Dukungan peralatan tersebut memungkinkan petugas bergerak lebih fleksibel dari satu titik pengungsian ke lokasi lainnya. Dengan pola seperti ini, proses pemulihan dokumen tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi kantor pelayanan yang mungkin mengalami kerusakan atau keterbatasan operasional setelah gempa.
Salah satu wilayah yang telah mendapatkan pelayanan langsung adalah Kabupaten Manggarai Barat. Pada hari pertama pelaksanaan layanan, petugas berhasil menerbitkan 358 dokumen kependudukan. Capaian tersebut terdiri atas perekaman KTP-el, pencetakan KTP-el, kartu keluarga, kartu identitas anak, aktivasi Identitas Kependudukan Digital, surat pindah datang, akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan. Pelayanan tetap berjalan meskipun Kantor Dinas Dukcapil Manggarai Barat mengalami sejumlah keretakan pada bagian bangunan akibat guncangan gempa. Kondisi tersebut tidak menghentikan petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena perangkat tambahan dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Pemerintah pusat juga memastikan dukungan terhadap daerah tidak hanya berupa tenaga pelayanan, tetapi mencakup sarana yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan administrasi kependudukan. Ditjen Dukcapil menyerahkan tambahan blangko KTP-el serta sejumlah perangkat pencetakan kepada daerah terdampak. Peralatan komunikasi dan perangkat rekam portabel juga disiapkan agar petugas daerah dapat mendatangi desa-desa maupun posko pengungsian yang membutuhkan pelayanan. Langkah tersebut dinilai penting karena kondisi geografis sejumlah wilayah di Flores membuat mobilitas masyarakat terdampak tidak selalu mudah. Dengan adanya dukungan teknis tersebut, pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih besar untuk melanjutkan pelayanan bahkan setelah tim pusat menyelesaikan masa tugasnya.
Gempa yang melanda Flores sebelumnya telah menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat di sejumlah kabupaten. Selain kerusakan bangunan dan infrastruktur, banyak warga harus mengungsi karena kondisi tempat tinggal yang tidak lagi aman atau mengalami kerusakan. Aktivitas gempa susulan juga masih terjadi sehingga pemerintah harus menjalankan penanganan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan petugas dan masyarakat. Situasi tersebut membuat pelayanan publik perlu disesuaikan dengan kondisi darurat, termasuk dengan mendekatkan layanan kepada warga. Pemulihan dokumen kependudukan menjadi salah satu langkah yang dapat membantu masyarakat kembali memperoleh akses terhadap berbagai kebutuhan administrasi selama masa pemulihan.
Pelayanan jemput bola ini juga memiliki dasar dalam kebijakan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Penduduk yang terdampak bencana alam termasuk kelompok yang dapat mengalami hambatan dalam memperoleh maupun menggunakan dokumen kependudukan. Karena itu, pemerintah memiliki mekanisme untuk melakukan pendataan dan penerbitan dokumen bagi masyarakat yang terdampak bencana. Pendekatan tersebut memungkinkan negara memberikan layanan secara lebih adaptif ketika kondisi normal tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Dalam konteks gempa Flores, mekanisme itu diterapkan dengan menurunkan tim langsung ke wilayah terdampak serta membawa perangkat yang dibutuhkan untuk menerbitkan dokumen di lapangan.
Jumlah 3.055 dokumen yang telah diterbitkan hingga 25 Agustus menunjukkan bahwa kebutuhan administrasi kependudukan di wilayah terdampak masih cukup besar. Ditjen Dukcapil menyatakan angka tersebut masih dapat bertambah karena pelayanan di lapangan terus berlangsung. Tim yang ditempatkan di tujuh kabupaten akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata warga yang membutuhkan penggantian dokumen. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat di wilayah yang lebih terpencil tidak tertinggal dalam proses pemulihan administrasi. Dengan terus bergeraknya petugas dari satu lokasi ke lokasi lain, jangkauan pelayanan diharapkan dapat mencakup lebih banyak warga yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh gempa.
Pemulihan dokumen kependudukan pada akhirnya menjadi bagian penting dari proses pemulihan kehidupan masyarakat Flores setelah bencana. KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen pencatatan sipil lainnya bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar bagi warga untuk memperoleh berbagai hak dan layanan pemerintah. Penerbitan ulang 3.055 dokumen dalam waktu singkat menunjukkan upaya pemerintah mempercepat pemulihan layanan dasar di tengah kondisi darurat. Ditjen Dukcapil bersama pemerintah daerah akan terus melanjutkan pelayanan hingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara lebih luas. Langkah tersebut diharapkan membantu warga kembali memiliki dokumen yang diperlukan untuk mengakses bantuan, layanan publik, dan berbagai keperluan administrasi selama proses pemulihan pascagempa berlangsung.