Jakarta, 25 Oktober 2026 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,8 persen. Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap energi listrik, meskipun masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perluasan jaringan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan layanan listrik hingga ke desa dan dusun terpencil. Pemerataan akses energi menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik yang andal dan berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang.
Gatrik ESDM
Yuliot menyampaikan perkembangan tersebut dalam acara Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (23/10/2026). Menurutnya, rasio elektrifikasi yang mendekati 100 persen menjadi indikator kemajuan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Namun, angka tersebut tidak berarti seluruh masyarakat telah memperoleh layanan listrik dengan kualitas yang sama. Pemerintah masih harus memperluas jaringan distribusi agar dapat menjangkau permukiman yang belum terhubung dengan sistem kelistrikan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses energi secara merata.
Kementerian ESDM menilai keberadaan listrik memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di kawasan perdesaan. Pasokan listrik yang memadai memungkinkan masyarakat mengembangkan berbagai usaha produktif, mulai dari pengolahan hasil pertanian hingga industri rumah tangga. Kehadiran energi listrik juga dapat meningkatkan efisiensi kegiatan usaha melalui penggunaan peralatan modern. Selain itu, akses listrik membuka peluang pengembangan ekonomi digital yang semakin dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah. Dengan jaringan yang semakin luas, pemerintah berharap potensi ekonomi desa dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Pemerataan listrik juga memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah yang memiliki akses listrik dapat memanfaatkan perangkat komputer, jaringan internet, dan fasilitas pembelajaran digital untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, fasilitas kesehatan membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk mengoperasikan berbagai peralatan medis dan penyimpanan obat. Keberadaan listrik turut membantu masyarakat menjalankan aktivitas pada malam hari dengan lebih aman dan nyaman. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.
Meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,8 persen, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau menyebabkan pembangunan jaringan listrik membutuhkan biaya dan teknologi yang berbeda-beda. Sejumlah permukiman berada di kawasan pegunungan, hutan, dan pulau kecil yang sulit dijangkau infrastruktur konvensional. Pemerintah perlu menyesuaikan metode penyediaan listrik berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan energi tanpa mengabaikan aspek efisiensi dan keberlanjutan.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melanjutkan Program Listrik Desa untuk periode 2025 hingga 2029. Program tersebut dirancang untuk memperluas infrastruktur ketenagalistrikan ke ribuan desa yang belum memperoleh sambungan listrik PLN. Berdasarkan perencanaan Kementerian ESDM, program ini menyasar 5.758 desa dengan potensi penyambungan sekitar 1,2 juta rumah tangga. Pelaksanaannya dilakukan melalui pembangunan jaringan distribusi, pengembangan pembangkit listrik skala kecil, serta pemanfaatan energi baru terbarukan. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pemasangan listrik bagi rumah tangga kurang mampu agar akses energi tidak terkendala biaya penyambungan.
ESDM
Pemanfaatan energi terbarukan menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan listrik di daerah yang sulit dijangkau jaringan utama. Pembangkit listrik tenaga surya, misalnya, dapat dikembangkan di kawasan terpencil dengan dukungan sistem penyimpanan energi. Teknologi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pasokan listrik tanpa harus menunggu pembangunan jaringan distribusi yang membutuhkan investasi besar. Di wilayah yang memiliki potensi sumber daya air, pembangkit listrik tenaga mikrohidro juga dapat menjadi pilihan. Penggunaan berbagai sumber energi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mendukung transisi menuju sistem kelistrikan yang lebih berkelanjutan.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99,8 persen bukan merupakan akhir dari upaya pemerataan energi nasional. Pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rumah tangga memperoleh layanan listrik yang memadai, terjangkau, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas jaringan, penguatan kapasitas pembangkit, serta perluasan akses ke daerah terpencil akan menjadi fokus pembangunan ketenagalistrikan berikutnya. Dukungan pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat diperlukan agar program elektrifikasi dapat berjalan sesuai target. Melalui pemerataan akses listrik hingga tingkat desa dan dusun, pemerintah berharap pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat berlangsung lebih merata di seluruh Indonesia.